PASANGKAYU, Berita Advetorial, Nusantarapress.com – Demi memperkuat tata kelola Pemerintahan, Pemerintah Daerah (Pemda) PASANGKAYU, Sulawesi Barat (Sulbar) Workshop Peningkatan IEPK, SPIP Terintegritasi dan Kapabilitas APIP Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di ruang pola kantor bupati Pasangkayu, Senin (20/04/2026).
Namun dalam pelaksanaan kali ini sangat disayangkan dengan kehadiran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kurang lebih dari 19 orang, namun acara Workshop berlangsung dengan baik bahkan semua tempat duduk yang disiapkan oleh panitia pelaksana Inspektorat kabupaten Pasangkayu tidak ada yang kosong karena setiap kepala OPD didampingi oleh stafnya.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Pasangkayu, Muh Zain. Nampak pula Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasangkayu Tanwir Miliansyah mendampingi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Zulhelrizal.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Pasangkayu Muh Zain mengungkapkan kekecewaannya atas minumnya kehadiran kepala OPD. Ia juga mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan melalui integritas pengendalian internal dan kapasitas pengawasan.
“Saya berharap agar OPD di Pasangkayu lebih meningkatkan kinerja dn lebih hati-hati dalam mengelolanya uang Daerah,” harapnya.
Fokus kegiatan bersama BPKP Provinsi Sulbar ini adalah meningkatkan indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK), kematangan SPIP, serta peran APIP dalam mencegah korupsi.
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah alat ukur yang menilai efektivitas pemerintah daerah dalam mencegah korupsi.
Kepala Inspektorat Pasangkayu, Tanwir, menjelaskan, SPIP terintegritas sistem pengendalian intern mencakup penilaian maturitas penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008.
Ia juga menjelaskan, Aparatur Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) berperan melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan serta dituntut memiliki teknik pengawasan yang lebih tajam, olehnya Worksop diselenggarakan untuk memperkuat pengawasan di Pemkab Pasangkayu, meskipun disoroti karena rendahnya tingkat kehadiran Organisasi Oerangkat Daerah.
“Worksop ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pimpinan OPD dan pengawas (APIP) untuk menciptakan budaya anti korupsi yang konsisten,” jelas Tanwir.
Laporan : Adding Maruru
Editor : Edison S
Leave a Reply