Takalar, Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengeluhkan lambannya pelayanan pengurusan barcode BBM bersubsidi untuk sektor pertanian di kantor Dinas Pertanian setempat. Keluhan tersebut muncul setelah berkas yang diajukan sesuai prosedur operasional standar (SOP) dinyatakan lengkap, namun hingga lebih dari 10 hari belum juga mendapatkan kepastian penyelesaian.
Menurut pengakuan warga tersebut, seluruh persyaratan administrasi telah diserahkan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, setiap kali mendatangi kantor Dinas Pertanian untuk menanyakan perkembangan pengurusannya, ia mengaku tidak mendapatkan pelayanan yang jelas.
”Sudah lebih dari 10 hari berkas dimasukkan sesuai SOP, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Setiap datang selalu ada alasan yang berbeda-beda. Kadang disebut petugas yang menangani tidak ada, kadang diminta menunggu tanpa penjelasan pasti,” ungkapnya.
Keluhan serupa juga mengarah pada pelayanan di bagian pengurusan barcode BBM yang disebut-sebut kerap tidak berada di kantor pada jam kerja. Kondisi tersebut dinilai menghambat masyarakat, khususnya petani yang membutuhkan rekomendasi atau barcode BBM bersubsidi untuk mendukung operasional alat dan mesin pertanian (alsintan).
Sebagaimana diketahui, pengurusan barcode solar atau rekomendasi BBM bersubsidi bagi sektor pertanian merupakan salah satu layanan yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian. Layanan ini memiliki peran penting dalam memastikan petani memperoleh akses terhadap bahan bakar bersubsidi yang digunakan untuk kegiatan usaha tani dan pengoperasian alsintan.
Minimnya kepastian pelayanan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas tata kelola pelayanan publik di instansi tersebut. Padahal, sebagai lembaga yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, khususnya petani, Dinas Pertanian dituntut memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional.
Saat dikonfirmasi terkait keluhan warga tersebut, Kepala Dinas Pertanian memberikan tanggapan singkat. “Oh begitu,” ujarnya.
Jawaban tersebut dinilai belum memberikan penjelasan maupun solusi atas persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Publik berharap adanya evaluasi terhadap sistem pelayanan, termasuk kedisiplinan petugas dan mekanisme pengawasan internal, agar proses pengurusan administrasi tidak berlarut-larut dan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik dapat terpenuhi.
Kritik terhadap pelayanan publik bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai dorongan agar kualitas layanan pemerintah semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Terlebih, sektor pertanian merupakan salah satu tulang punggung perekonomian daerah yang membutuhkan dukungan pelayanan birokrasi yang efektif dan berorientasi pada kepentingan petani.
Leave a Reply