Rapat Paripurna DPRD Takalar Memanas, Fraksi PPP Walk Out Soroti Dokumen PP 12/2018

Nusantarapress.Com- Takalar– Sulsel- Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Takalar yang digelar pada Jumat (17/4/2026) di ruang sidang utama berlangsung dalam suasana tegang. Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Takalar, H. Fadel Ahmad, tersebut mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi serta jawaban Bupati atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, sekaligus pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ

Ketegangan mulai terasa sejak awal jalannya rapat. Dinamika sidang memuncak saat Wakil Ketua II DPRD Takalar, Irwan Iskandar, mengajukan permintaan kepada pimpinan sidang untuk memperlihatkan dokumen Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 terkait surat keputusan pimpinan DPRD mengenai penetapan APBD dalam forum paripurna

Namun, permintaan tersebut tidak diakomodir oleh pimpinan sidang. Kondisi ini langsung memicu reaksi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menilai keterbukaan informasi dalam forum resmi tidak terpenuhi

Sebagai bentuk protes, Fraksi PPP memilih meninggalkan ruang sidang (walk out) saat rapat masih berlangsung. Sikap tersebut diambil di tengah pembahasan pandangan fraksi terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025 dan rencana pembentukan Pansus.

“Ini PP 12 Tahun 2018, surat putusan pimpinan DPRD untuk penetapan APBD, seingat kami tidak pernah kami lihat, padahal kami juga bagian dari pimpinan.

Kami hanya ingin melihat, tetapi tidak diakomodir, sehingga kami memilih meninggalkan ruangan,” ujar Irwan Iskandar saat dikonfirmasi melalui WhatsApp

Tidak ditampilkannya dokumen tersebut dalam forum paripurna memunculkan tanda tanya di kalangan sejumlah anggota dewan, khususnya dari Fraksi PPP.

Situasi ini diduga menjadi pemicu utama ketegangan yang berujung pada aksi walk out, sekaligus mencerminkan dinamika internal DPRD Takalar dalam pembahasan agenda strategis daerah

Rapat paripurna sendiri tetap berlanjut meski diwarnai aksi protes, sementara polemik terkait transparansi dokumen tersebut diperkirakan masih akan menjadi perhatian dalam pembahasan lanjutan.
(Asiska)