TAKALAR // Nusantarapress.com – Kehadiran Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, sejatinya menjadi angin segar dan simbol kesejahteraan baru bagi sektor agraria setempat. Bendungan megah yang menelan anggaran fantastis sebesar Rp29,8 milyar ini diproyeksikan mampu mengairi lahan persawahan seluas 6.150 hingga 6.430 hektar. Dengan kapasitas tersebut, pemerintah optimistis infrastruktur ini dapat mendongkrak Indeks Pertanian (IP) warga dari 150 persen melonjak drastis hingga 250 persen, sekaligus memperkuat ketahanan pangan regional.
Namun, harapan besar tersebut kini berujung pada pilu yang mendalam bagi masyarakat setenpat. Hingga hampir dua tahun pasca-diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 5 Juli 2024 lalu, bendungan raksasa ini nyatanya belum berfungsi sebagaimana mestinya. Pasokan air yang diidam-idamkan urung mengalir lantaran proyek jaringan irigasi sekunder senilai Rp29,8 miliar, yang diplot untuk mengairi areal persawahan di dua kecamatan—yakni Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Kecamatan Mangarabombang hingga kini belum juga terwujud.
Kondisi di lapangan menunjukkan realitas yang memprihatinkan, di mana saluran irigasi yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Jaya Etika Beton diduga kuat telah ditinggalkan dan terkesan mangkrak. Alih-alih berupa saluran irigasi modern yang kokoh, proyek tersebut saat ini hanya menyisakan bentuk galian tanah menganga yang terbengkalai. Dampaknya, para petani di dua kecamatan terdampak kini berada dalam kondisi menjerit ketakutan dan sangat khawatir bahwa sawah mereka tidak akan pernah mendapatkan suplai air yang telah dijanjikan.
Kekhawatiran nyata diungkapkan oleh Daeng Rate, salah seorang petani asal Kecamatan Polombangkeng Selatan, yang mengaku cemas melihat kondisi fisik proyek yang hanya berupa kerukan tanah murni. “Kami sangat mengkhawatirkan kondisi saluran air itu, karena bisa saja tiba-tiba longsor tergerus air, apalagi kalau musim hujan tiba,” ungkapnya dengan nada getir kepada awak media. Kekhawatiran senada juga disuarakan oleh Daeng Ronrong, petani asal Bulukkunyi, yang bersama warga tani lainnya mendesak agar pihak pelaksana segera bertanggung jawab dan menuntaskan sisa pekerjaan secepatnya agar mereka tidak terus-menerus dirugikan.
Berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan, proyek bernilai puluhan miliar ini sebenarnya telah dirampungkan sebagian oleh PT Jaya Etika Beton. Kendati demikian, pengerjaan tersebut menyisakan hambatan krusial sepanjang kurang lebih 3 kilometer yang belum tersentuh penyelesaian. Sisa jalur sepanjang 3 kilometer inilah yang menjadi batu sandungan utama tersumbatnya distribusi suplai air menuju hamparan persawahan di wilayah Polombangkeng Selatan dan Mangarabombang.
Guna menyelamatkan asas manfaat dari mega proyek berbiaya Rp1.83 triliun ini, keterlibatan aktif dan ketegasan dari pihak pelaksana, PT Jaya Etika Beton, sangat dinantikan untuk segera merampungkan sisa pekerjaan yang ada. Penyelesaian sisa proyek ini menjadi harga mati agar defisit suplai air pada setiap musim tanam tidak lagi menghantui kaum tani. Namun, jika dalam prosesnya ditemukan indikasi kuat yang merugikan keuangan negara akibat kelalaian ini, masyarakat mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) segera turun tangan melakukan penyelidikan demi menyelamatkan uang rakyat.
Hingga rilis berita ini diturunkan, asas keberimbangan dan konfirmasi terus diupayakan demi mendapatkan kejelasan yang utuh. Pihak kontraktor, PT Jaya Etika Beton, yang berusaha dihubungi oleh awak media untuk memberikan klarifikasi terkait penyebab mandeknya proyek dan kepastian kelanjutan pembangunan jaringan irigasi ini, masih memilih bungkam dan belum memberikan jawaban resmi.
(Husaini Nappu)
Leave a Reply