LOMBOK TENGAH–Nusantarapress-Com– Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan Pertalite di wilayah Lombok Tengah kini tengah menjadi sorotan.
Muncul keresahan dari warga setempat terkait adanya dugaan praktik penimbunan BBM di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berlokasi di Jalan Pahlawan, Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menurut informasi yang dihimpun dari warga sekitar, aktivitas pengisian BBM di SPBU tersebut diduga kuat didominasi oleh oknum atau pengusaha tertentu.
Warga membeberkan bahwa pengambilan BBM dalam jumlah besar tersebut bahkan dilakukan secara terang-terangan pada waktu-waktu khusus, terutama pada malam hari.
Kondisi ini memicu kekhawatiran mendalam di tengah masyarakat. Pasalnya, BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi konsumen yang berhak—khususnya para petani dan nelayan setempat yang sangat bergantung pada Solar dan Pertalite untuk menggerakkan roda ekonomi mereka—dikhawatirkan akan langka dan salah sasaran.
”Kami khawatir jika ini terus dibiarkan, distribusi BBM bersubsidi untuk masyarakat kecil, terutama petani dan nelayan yang benar-benar membutuhkan, akan terganggu,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Pihak SPBU Belum Berikan Keterangan Resmi
Guna menjaga keberimbangan informasi, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada pihak yang disebut-sebut sebagai manajer atau penanggung jawab SPBU Jalan Pahlawan tersebut. Namun, respons yang diterima dinilai kurang kooperatif.
Hingga saat ini, pernyataan dari pihak warga tersebut belum dapat diverifikasi secara independen, dan pihak manajemen SPBU belum memberikan keterangan resmi maupun klarifikasi lebih lanjut mengenai tuduhan yang beredar.
Masyarakat Desak Investigasi dan Sanksi Tegas
Menyikapi situasi yang berkembang, warga berharap penuh kepada pihak berwenang, termasuk aparat kepolisian dan instansi terkait yang membidangi pengawasan distribusi BBM bersubsidi, untuk segera turun ke lapangan.
Masyarakat mendesak agar segera dilakukan pengecekan dan investigasi menyeluruh di SPBU Praya tersebut.
Warga juga meminta agar regulasi ditegakkan tanpa pandang bulu: jika nantinya ditemukan bukti indikasi pelanggaran atau penyelewengan, maka pihak SPBU harus dijatuhi sanksi tegas sesuai dengan hukum yang berlaku demi menjamin hak-hak masyarakat kecil.
Merespons situasi yang berkembang, masyarakat berharap adanya tindakan tegas dan nyata dari pihak-pihak terkait.
Warga mendesak aparat kepolisian serta instansi yang membidangi pengawasan distribusi BBM untuk segera turun ke lapangan guna melakukan pengecekan dan investigasi mendalam.
Masyarakat meminta, apabila nantinya ditemukan bukti kuat adanya indikasi pelanggaran atau kongkalikong dalam penyaluran BBM bersubsidi ini,
(Ardy)