By Husaini Nappu 
Mamuju, Nusantarapress.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Kerja Pimpinan Semester I Tahun 2026 di Ballroom Kantor Gubernur, Kamis 18 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) serta program prioritas daerah, sekaligus merumuskan langkah percepatan pembangunan.
Rapat dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah se-Sulawesi Barat. Dalam kesempatan itu, masing-masing kepala daerah menyampaikan perkembangan pelaksanaan program di wilayahnya.
Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyatakan bahwa ketidaktepatan dan ketidakmutakhiran data menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan berbagai program. Hal ini terlihat pada penanganan kemiskinan, sekolah rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penurunan stunting, penanganan anak terlantar, hingga layanan perizinan. Oleh karena itu, data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) sangat dibutuhkan sebagai acuan yang akurat.
Dari sisi makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 5,33%, lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 6%. Meskipun menunjukkan tren positif, Gubernur menegaskan diperlukan kerja keras lebih lanjut untuk mengejar target tersebut.
Untuk Program Strategis Nasional, sebagian kegiatan sudah berjalan namun ada pula yang masih dalam tahap administrasi dan pembangunan fisik. Contohnya Program MBG, yang telah membentuk 169 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari target 189 unit, dengan melibatkan banyak pemasok dan penerima manfaat. Namun, masih ditemukan kendala seperti SPPG yang belum beroperasi optimal serta keterlibatan penyedia bahan baku lokal yang belum maksimal. Sebagai solusi, Gubernur mengusulkan agar di daerah terpencil atau tertinggal, pembentukan SPPG tidak wajib, dan penyaluran gizi dapat langsung ke sekolah.
Selain itu, dampak ekonomi dari program-program yang ada belum sepenuhnya terasa bagi pelaku usaha lokal. Permintaan pangan meningkat seiring berjalannya MBG, namun sebagian besar bahan baku masih didatangkan dari luar daerah. Sementara itu, pengolahan komoditas unggulan juga masih terbatas — sawit baru sedikit yang diolah menjadi produk turunan, sedangkan kakao dan kopi umumnya masih dijual dalam bentuk mentah.
Masalah lain yang dihadapi meliputi ketersediaan lahan, keterbatasan sumber daya manusia, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sarana prasarana, serta kurangnya koordinasi antarinstansi.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus mendukung keberhasilan PSN dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Di bidang ketahanan pangan, produksi beras dan jagung menunjukkan perkembangan yang baik, sedangkan pelaksanaan MBG akan dievaluasi secara menyeluruh. Pembentukan KDMP juga diminta dilakukan secara lebih selektif sesuai potensi ekonomi desa agar keberlangsungannya terjamin. Pembangunan rumah layak huni tetap menjadi prioritas mengingat kebutuhannya masih tinggi di seluruh kabupaten.
Di sisi lain, kegiatan budaya dan maritim Sandeq Silumba tahun 2026 tidak dapat diselenggarakan oleh Pemprov Sulbar karena keterbatasan anggaran. Penyelenggaraan tahun ini diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Majene dan Polewali Mandar dalam skala lokal, sedangkan kegiatan tingkat provinsi direncanakan akan digelar kembali pada tahun depan.